Kesehatan rakyat adalah kewajiban pemerintah. Banyaknya rakyat sakit yang diabaikan tentu akan mempengaruhi stabilitas negara. Di Indonesia saat ini, kesehatan masyarakat mendapat jaminan dan dikelola oleh BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang Tidak Berjalan Mulus
Sayangnya, upaya pemerintah tersebut tidak berjalan mulus. Tidak jarang terdengar kabar mengenai masalah pelayanan kesehatan lewat sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini. Banyak pihak yang merasa dirugikan, baik masyarakat, maupun rumah sakit-rumah sakit. Misalnya kabar mengenai tunggakan BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah, yang mengakibatkan terganggunya pelayanan kesehatan terhadap pasien. Mulai dari terganggunya tindakan medis hingga tersedianya obat-obatan.
Baca juga: Mengenal Sosok Al Biruni, Pakar Islam yang Jeniusnya Tak Tertandingi
Umroh.com merangkum, beragam permasalahan tersebut disinyalir karena adanya kekurangan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam jaminan kesehatan tersebut, bisa dibilang bukanlah jaminan kesehatan dari negara kepada rakyat, melainkan rakyat yang harus membiayai sendiri. Rakyat memang diwajibkan membayar iuran setiap bulan, sesuai kelas pelayanan yang telah dipilih.
Jaminan Kesehatan Menurut Islam
Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai kaidah Islam. Dengan pedoman tersebut, pemenuhan pelayanan kesehatan dipenuhi langsung oleh negara.
Bukan hanya soal ibadah, Islam juga mengatur hal-hal mengenai kehidupan bermasayarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Dalam Islam, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Negara, sebagai pihak yang mengatur urusan rakyat, penguasa, serta pelaksana akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kekuasaan yang diamanahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya”.
Rakyat Tidak Dikenai Pungutan Biaya
Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab negara adalah kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan layanan jaminan kesehatan hendaknya tidak diserahkan kepada pihak swasta. Selain itu, rakyat tidak akan dimintai iuran sepeserpun untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
Sebagai gantinya, negara akan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh negara. Dengan begitu, rakyat juga bisa merasakan hasilnya, salah satunya untuk pembiayaan jaminan kesehatan.
Negara hendaknya menyediakan fasilitas kesehatan yang diperlukan masyarakat untuk menjalani pengobatan. Fasilitas kesehatan itu adalah milik publik dan digunakan sebagai kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, Negara hendaknya menyediakannya secara cuma-cuma bagi rakyat, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah.
Rakyat Mudah Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Dalam Islam, rakyat seharusnya bisa mendapatkan akses kesehatan dari negara dengan mudah. Rakyat seharusnya tidak merasakan kendala apapun untuk mengakses layanan kesehatan. Misalnya kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan atau memperoleh obat-obatan.
Pengadaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, obat, tenaga medis, dan lainnya sejatinya merupakan kewajiban negara. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, beliau pernah mendatangkan dokter untuk memberi pengobatan kepada Ubay, yang juga merupakan warganya. Sebagai kepala negara, Rasulullah Muhammad juga pernah mendapat hadiah dokter dari Raja Mesir, Muqauqis. Beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter untuk seluruh warganya.
Tidak Ada Pembedaan atau Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan
Dalam hal pelayanan kesehatan, seharusnya tidak ada diskriminasi maupun pembedaan pada rakyat. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Pernah juga suatu ketika ada serombongan Kabilah Urainah yang datang ke Madinah dan masuk Islam. Di Madinah, mereka jatuh sakit sehingga Rasulullah sebagai kepala negara meminta mereka untuk tinggal di Madinah hingga sembuh. Mereka kemudian ditempatkan di sebuah penggembalaan unta zakat di Quba, yang dikelola oleh Baitul Mal. Mereka diperbolehkan meminum susu unta hingga sembuh dari sakitnya.
Kisah yang dituturkan Anas ra dan diriwayatkan Imam Bukhari ini menjadi pedoman tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi seluruh rakyat, dan negara wajib menyediakannya secara gratis dan tidak boleh membeda-bedakan.
Jaminan kesehatan hendaknya bersifat universal, sehingga tidak ada pembedaan baik berupa kelas maupun jenis layanan. Dengan demikian, seluruh masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan yang setara.
Penerapan Jaminan Kesehatan Islam di Indonesia
Sistem jaminan kesehatan Islam sudah tentu terbaik. Namun untuk ratusan juta rakyat Indonesia, pasti diperlukan biaya besar agar setiap rakyat bisa merasakan pelayanan kesehatan yang baik.
Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, sehingga bisa dimaksimalkan untuk dikelola dan menjadi pembiayaannya. Jika sumber daya seperti hutan, hasil tambang, serta sumber lain seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, ‘usyur, harta milik negara yang dikelola, dan sebagainya. Para ahli memperkirakan bahwa jaminan kesehatan yang sesuai Islam bisa diwujudkan dengan pengelolaan sumber-sumber pemasukan negara secara optimal.
Baca juga: Ini Kata Umar bin Khattab soal Pembangunan Infrastruktur
Semoga suatu hari nanti Indonesia bisa menerapkan sistem jaminan kesehatan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga setiap rakyat bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan dan tanpa diskriminasi.
